Tasikmalaya, Fokus9.com_ Komisi II DPRD mendorong pemerintah memberikan atensi terhadap eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga fungsi pelayanan publik tetap terjaga
Lembaga yang syarat fungsi dalam melindungi masyarakat terkait sengketa konsumen dengan pelaku usaha ini membutuhkan penguatan kelembagaan maupun penunjang operasionalnya.
“Kami prihatin dengan penunjang operasional BPSK yang ‘sederhana’. Padahal Lembaga ini perannya cukup besar di masyarakat, apalagi pada kondisi ekonomi sulit saat ini banyak persoalan menimpa masyarakat.” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Rahmat Sutarman usai menerima BPSK, Rabu (17/9/2025)
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengalokasikan anggaran yang layak terutama untuk menunjang operasionalnya. Sejalan, DPRD pun akan melakukan langkah kongkrit melalui Badan Anggaran dan pimpinan DPRD
“BPSK itu syarat fungsi tetapi untuk operasionalnya sangat bersahaja. Itu penguatan dari kami semoga Pemerintah Kota Tasikmalaya memperhatikan baik untuk penguatan kelembagaan maupun penunjang operasionalnya.” Harap Rahmat Sutarman
Sementara, Ketua BPSK Kota Tasikmalaya Adam N.S menyampaikan sebagai lembaga pelayanan publik mengharapkan atensi, apresiasi dan bantuan anggaran yang layak
“Tahun 2020-2025 kami telah memproses 258 kasus sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Tahun ini, hingga 15 September 2025 ini menyelesaikan 48 kasus dan 4 dalam proses. Sebagian besar terkait pembiayaan, perbankan dan pinjaman online (pinjol) yang trend tahun 2024.” Ungkap Adam N.S
Menurutnya, meskipun provinsi Jabar membantu anggaran operasional BPSK Kota Tasikmalaya, namun jauh dari memadai untuk operasional pelayanan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, BPSK memiliki hak mendapat hibah dari pemerintah kabupaten/kota
Ia menyebut BPSK mendapat anggaran hibah dari APBD Kota Tasikmalaya sebesar 30 juta per tahun (periode 2022-2025). Sebagai mitra kerja Komisi II, Adam mengharapkan mendapat dukungan terhadap TAPD melalui Badan Anggaran untuk memberikan hibah yang lebih layak
Operasional BPSK Kota Tasikmalaya, tambah ia meliputi ‘honor’ 9 mejelis hakim, enam anggota sekretariat termasuk pemeliharaan gedung. Sejak tahun 2017/2018 BPSK menjadi kewenangan provinsi Jawa Barat melalui Disperindag @ad
