Tasikmalaya, Fokus9.com_ Fungsi DPRD yang cukup penting dan memiliki dampak luas adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan serta mengawasi pelaksanaan penggunaan APBD.
Hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Badan Anggaran memiliki beberapa catatan dan rekomendasi sebagai hasil evaluasi.
Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya membuat celah fiskal menjadi sempit. Begitu juga dengan upaya memaksimalkan aset daerah di Kota Tasikmalaya menjadi sumber PAD menjadi perhatian utama Badan Anggaran (Banggar) DPRD
“Kabupaten Tasikmalaya masih dalam kategori daerah dengan PAD terendah di Jawa Barat. Evaluasi OPD penghasil dan upaya peningkatan (intensifikasi maupun ekstensifikasi) pendapatan termasuk menjalankan skema terobosan.” kata Anggota Banggar DPRD Aditya Ramdani pada Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, kamis (3/7/2025)
Terkait Aset daerah, Banggar meminta Eksekutif untuk memaksimalkan menjadi sumber PAD termasuk melakukan sensus objek pajak dengan melihat perkembangan kawasan.
Beban Jamkesda dan Akumulasi Atas Saldo Anggaran Lebih (SILPA)
Selanjutnya, meminta Pemda untuk merapikan termasuk BLUD RS KHZ Musthafa agar pelaksanaannya mampu menjalankan fungsi promotif, preventif dan kuratif. Sehingga beban Jamkesda tidak terus membengkak.
Pihaknya menyayangkan adanya pinjaman BLUD RS KHZ Musthafa yang masuk dalam pembiayaan daerah dan menjadi pinjaman daerah. “Meski kami memahami latar belakang langkah tersebut, walau pada akhirnya beban hutang tersebut Kembali menjadi beban APBD menyangkut pembayaran Jamkesda.” Ungkap Aditya Ramdani membacakan hasil kajian dan pembahasan Banggar DPRD
Namun begitu, Sektor Kesehatan harus terus menjalankan pelayanan publik dengan baik/maksimal serta segera menyiapkan skema UHC di Kabupaten Tasikmalaya
Pemkab harus lebih gesit dan inovatif dengan prinsif semangat efektivitas dan efisiensi anggaran. Sehingga output, input dan outcome dan impact nya benar-benar nyata terasa
Sedangkan terkait Silpa dan dampak lanjutan kondisi keuangan saat ini, pihaknya menggarisbawahi akan perlunya Silpa dan defisit yang terencana
Ia menyimpulkan, pendapat seluruh fraksi dapat menyetujui dan merekomendasikan serta dapat menetapkan Ranperda ini menjadi Perda Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 menjadi peraturan DPRD @ad
