Tasikmalaya, Fokus9.com_ Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola sejumlah BUMN besar di sektor keuangan. Setidaknya ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Hal tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan bank BUMN.

OJK memastikan masuknya bank BUMN ke Danantara tak akan menghilangkan mandat pengawasan, pengaturan dan perlindungan konsumen LJK bagian Danantara tersebut.
Selaku lembaga negara sebagaimana amanat UU P2SK, OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk menjaga pengelolaan Bank BUMN.
“UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Agar tetap govern, prudent, dan mengedepankan praktik manajemen risiko yang memadai dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Artinya, OJK tetap melakukan pengawasan secara provert terhadap bank yang ada.” kata Kepala OJK Tasikmalaya Melati Usman, kamis (27/2/2025).
Selanjutnya, OJK akan senantiasa memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara
Masuknya bank BUMN ke BPI Danantara tak akan mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di bank. OJK juga meminta bank BUMN untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta pelayanan kepada nasabah.
Melati Usman menambahkan Bank BUMN tetap optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik. “Kondisi saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus tetap terjaga.” harapnya.

Implikasi Teknis Pembentukan BPI Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah.
Pembentukan BPI Danantara (24/2/2025) melalui pengesahan Perubahan Ketiga UU Nomor 19/2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4/2/2025. Mengemban tugas untuk mengelola kekayaan negara secara terpisah dari APBN dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara. Diantaranya meliputi hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor dan digital.
Disebutkan, adanya BPI Danantara lebih dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja Perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan. Selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional @ad












