TASIKMALAYA <FOKUS9>_ Wakil Walikota Tasikmalaya, Rd. Diky Candra menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan pemukiman, salah satunya terkait irigasi.
Untuk mengatasi permasalahan itu, ia menginginkan adanya Komisi Irigasi di Bappelitbangda dengan anggota dari stake holder dinas terkait.
“Kalau boleh saya bicarakan, di Kota Tasikmalaya itu harus ada Komisi Irigasi, sehingga dapat mengontrol ketika ada Indikasi alih fungsi lahan.” ujar Diky usai Musrenbang Sektoral RKPD 2027 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya, Kamis (26/02/2026).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya, Andri Dwi Fajar, mengatakan bahwa RKPD Tahun 2027 fokus pada Penataan Kawasan Kumuh. Kemudian Perbaikan RTLH dan Penyerahan Fasilitas Sarana Umum (PSU) Perumahan.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada 122 hektar kawasan kumuh yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Selain itu, membutuhkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik di kawasan kumuh maupun non kumuh
Sedangkan terkait Fasilitas Sarana Umum Perumahan saat ini yang belum menyerahkan PSU ada 222. Adapun kendalanya menyangkut persyaratan teknis.
“Secara keseluruhan yang sudah menyerahkan PSU (Fasum-Fasos) perumahan sekaligus pemeliharaan ada 97.” ungkap Andri Dwi Fajar
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Tasikmalaya melalui penataan kawasan kumuh dan perbaikan RTLH.
“Dengan adanya Musrenbang Sektoral ini, kami berharap dapat menghasilkan perencanaan yang matang dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tasikmalaya.” harapnya EKP/@ad
