Tasikmalaya, Fokus9.com_ DPRD Kota Tasikmalaya menilai penyusunan Ranperda perubahan APBD TA 2025 hasil pembahasan Badan Anggaran telah memenuhi persyaratan menjadi Perda. Ranperda Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD ini, telah mendapat persetujuan bersama
Namun dalam pelaksanaan APBD 2025 tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemda optimis dalam upaya peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, lebih konsen dalam pengawasan penetapkan target dan realisasi pendapatan
“Masih banyak potensi dan retribusi yang bisa kita gali dan memiliki impact terhadap peningkatan PAD serta menunjang kemajuan Kota Tasikmalaya.” kata perwakilan Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya Tjahya Wandawa pada Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda perubahan APBD TA 2025, Senin (21/7/2025)
Pihaknya mengapresiasi capaian PAD dari sektor pajak dengan beberapa inovasi dan tata Kelola yang baik tanpa menaikkan tarif. Selanjutnya mendukung Langkah asumsi penyesuaian pendapatan dari dana transfer serta mendorong peningkatan PAD melalui inovasi dan reformasi. Terutama sinergitas OPD dalam memberikan feedback yang baik bagi masyarakat wajib pajak
Namun demikian, DPRD menyoroti trend menurunnya pendapatan dari retribusi. Untuk itu Badan Anggaran meminta waktu khusus untuk membahasnya serta memberikan sanksi kepada SKPD yang tidak mencapai target retribusi
“Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BPNKB serta pengusaha transportasi memindahkan atas nama kendaraan bermotor menjadi salah satu option peningkatan PAD.” ungkap Tjahya Wandawa
Ia menyebut kondisi kemampuan anggaran Kota Tasikmalaya masih mengandalkan transfer pemerintah pusat dan provinsi termasuk dana bagi hasil. Untuk mengatasi hal itu pemerintah daerah harus dapat menggali pendapatan yang baru atau memperketat belanja untuk yang benar-benar urgen
Komunikasi dan Koordinasi Antar OPD Capai Tujuan APBD
Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya terhadap perubahan anggaran APBD lainnya adalah mendorong pentingnya efisiensi, interflasi dan penanganan kemiskinan. Juga, memberikan support penuh untuk kegiatan yang bersifat pelayanan dasar bagi masyarakat ; Pendidikan, Kesehatan pekerjaan umum, ketertiban umum dan sosial
Berikutnya, dalam merealisasikan program implementasi visi misi Walikota hendaknya mengutamakan tujuan kesejahteraan masyarakat dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Mengedepankan transparansi, akuntabel dan sesuai aturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan negara yakni masyarakat adil, makmur dan sejahtera.” tutur Tjahya Wandawa
Hal penting lainnya adalah membangun komunikasi dan koordinasi antar SKPD dalam menyingkronkan dan mencapai tujuan APBD. Termasuk menginformasikan ke DPRD sesuai peraturan perundang-undangan apabila ada perubahan struktur anggaran @ad
