Tasikmalaya, Fokus9.com_ Swasembada pangan dan energi merupakan dua pilar penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan nasional. Meskipun memiliki potensi besar untuk mandiri di dua sektor tersebut, namun perlu memperhatikan penghambat serta hubungan sinergis pangan dan energi.
Indonesia masih menghadapi tantangan swasembada komoditas strategis lain seperti kedelai dan gula, meskipun telah berhasil mencukupi kebutuhan beras dan jagung.
“Permasalahan utama meliputi alih fungsi lahan, produktivitas yang belum optimal dan distribusi pangan yang tidak merata.” kata Dekan Pertanian UNPER Tasikmalaya Dr. Andri Kusmayadi, M.Sc dalam Diskusi Panel di Ruang Auditorium Gd. Mashudi, Selasa (10/6/2025)
Demikian pula untuk swasembada energi, Ia menyebut ketergantungan terhadap import minyak dan BBM masih menjadi hambatan utama. Meskipun sektor energi ini menunjukkan capaian positif dalam produksi batubara dan gas alam.
“Kontribusinya terhadap bauran energi nasional masih rendah. Melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi upaya menuju transisi energi bersih.” tutur Andri Kusmayadi
Untuk mencapai ketahanan nasional yang kokoh membutuhkan sinergitas antara sektor pangan dan energi. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjamin kedaulatan bangsa.
Pihaknya menawarkan strategi integratif untuk memperkuat kemandirian kedua sektor tersebut. “Melalui peningkatan produktifitas, perlindungan lahan pertanian, pengembangan EBT dan reformasi kebijakan energi pangan.” ungkapnya.
Industrialisasi dan Hilirisasi Kunci Transformasi Ekonomi
Selanjutnya, Diskusi Panel menyoroti kontribusi industri terhadap PDB nasional yang terus menurun. Hal ini akibat ketergantungan pada ekspor bahan mentah, lemahnya kapasitas daerah dan belum optimalnya peran UMKM.
Untuk itu, hilirisasi harus menjadi bagian dari strategi industrial dan menjadi kunci transformasi ekonomi Indonesia
“Jika terencana dan terdesentralisasi, hilirisasi memiliki potensi meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing nasional.” ujar Dr. Askolani, MM
Ia menunjukkan bahwa ekonomi lokal dengan basis kerajinan di Kota Tasikmalaya dapat menembus pasar ekspor melalui dukungan infrastruktur dan digitalisasi. Termasuk regenerasi pelaku industri
Untuk itu, perlu roadmap hilirisasi yang inklusif, penguatan kapasitas daerah, revitalisasi Pendidikan vokasi dan insentif fiskal untuk investasi daerah. “Serta perluasan akses digital dan pasar global bagi UMKM.” tandas Askolani.
Reformasi Sistem Tata Kelola Ruang dan Lingkungan
Sementara, untuk isu lingkungan membutuhkan reformasi sistem tata Kelola ruang dan lingkungan. Tema Diskusi Panel ini menyoroti pembangunan Kawasan wisata Hibisc Bogor di zona konservasi yang memicu polemik. Zona konservasi ini memiliki fungsi ekologis krusial sebagai daerah resapan air, pengendali erosi dan melindungi keanekaragaman hayati.
“Kawasan ini tidak boleh alih fungsi tanpa kajian lingkungan yang ketat. Terutama ijin resmi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).” kata Dr. Novi Asniar, MT
Hal tersebut mengakibatkan potensi meningkatnya risiko bencana seperti tanah longsor dan banjir bandang, lingkungan yang rusak serta konflik social
Menurutnya, kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan, minimnya transparansi data serta buruknya integrasi system perijinan dengan informasi risiko bencana.
“Pelajaran penting bagi reformasi sistem tata kelola ruang dan lingkungan di Indonesia. Khususnya perlindungan fungsi ekologis serta membutuhkan peran aktif masyarakat dalam tahapan pembangunan.” pungkas Dr. Novi Asniar @ad
