Tasikmalaya, Fokus9.com
Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya yang mencapai 87 persen diharapkan meningkat ditengah kekhawatiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya terhadap pemilih generasi millenial dan Gen Z yang mencapai 53 persen dari 538.324 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Tasikmalaya

“Serangkaian sosialisasi di tingkat pelajar dan Generasi Z lain, mereka cenderung apriori, bingung untuk memilih dan lainnya. Mereka memiliki karakteristik tersendiri,” kata Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan saat Coffee Morning KPU bersama awak Media di Kebon Djati Eatery, rabu (13/12/2023)
Menurutnya, KPU telah merancang program sosialisasi yang lebih berfokus pada platform digital dan kegiatan di lingkungan pendidikan. Pihaknya berharap peran serta semua pihak termasuk peserta pemilu hingga media untuk dapat membantu mensosialisasikan pentingnya partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya
Selain itu, Dia berharap peserta pemilu melakukan metode kampanye lainnya selain pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti metode tatap muka, pertemuan terbatas, Media Sosial, Pemasangan iklan (media cetak dan elektronik), rapat umum dan metode kampanye lainnya yang tidak melanggar Undang undang
“Dengan begitu lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan berandil besar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” harapnya

Selain itu, money politic dalam setiap hajat Pemilu dan Pilkada bukan hal tabu bahkan sudah menjadi fenomena walaupun ada UU yang mengatur tentang larangan kampanye dimana salah satunya adalah money politic (UU 7/17 pasal 280) yang dapat menjerat pidana bagi tim kampanye, pelaksana kampanye dan atau peserta pemilu
Hasil survei populi center 29 oktober – 5 November 2023 menunjukkan kekhawatiran masyarakat paling tinggi terkait jalannya pemilu 2024 adalah politik uang dengan angka 37,2 persen. Namun dalam survei berbeda di Jawa Barat dengan populasi penduduk terbanyak, 38,2 persen diantaranya mengharapkan uang
“Sikap masyarakat di dua survei tersebut kontradiktif dimana politik uang paling dikhawatirkan namun disisi lain diharapkan. Dikhawatirkan sekaligus diharapkan,” papar Idil Akbar, peneliti Indonesian Politic Reserch and Consulting
Dia berharap, penyelenggara pemilu termasuk media massa untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak menjadikan uang sebagai bahan utama atau orientasi setiap perhelatan Pemilu yang secara regulasi praktik money politik itu merupakan pelanggaran yang berdampak pidana
KPU Kota Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan Pemilu 2024 dimana tahapan perhitungan suara Pemilu (rekapitulasi) akan beririsan dengan proses pendaftaran Pilkada namun tetap diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang berintegritas dan pemimpin yang bisa menjadi harapan masyarakat @ Ayi Darajat












