Tasikmalaya, Fokus.com_Logistik merupakan salah satu objek titik rawan pengawasan, karena memiliki korelasi dengan material sengketa pada Pemilu maupun Pilkada.
Oleh karena itu, tata kelola dan distribusi logistik ini harus mengedepankan upaya preventif atau pencegahan. “Kedepankan upaya preventif daripada post mortem. Melakukan aksi ketika ada masalah, seperti kurangnya C-Plano di TPS,” kata Ahmad Azis Firdaus, S.Sos
Kepala Divisi SDM dan organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini menyebut perlunya mitigasi, inventarisir, identifikasi dan merencanakan tata kelola logistik.
“Akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik memiliki korelasi dengan pemenuhan hak konstitusional warga. Sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Azis
Pihaknya menyoroti karakteristik surat suara yang rontok (cacat). Dia menyebut ada 2000 eksemplar yang “pas mengenai wajah paslon”. Juga microtek surat suara yang rusak.
Sementara, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imran Tamami menyampaikan tata kelola serta distribusi logistik. “Memastikan pengelolaan logistik H-1 sudah lengkap di TPS.” kata Ami Imran saat Bimtek Logistik, selasa (5/11/2024)
Kendala yang menjadi evaluasi KPU pada Pemilu, terang Ami seperti tidak memiliki gudang yang refresentatif. Selain itu posisi geografis serta faktor cuaca (menghadapi musim hujan) menjadi kendala distribusi logistik.
“KPU tidak melakukan Sorlip secara serentak untuk 39 kecamatan. Untuk lancarnya distribusi logistik melakukan koordinasi dengan Pemkab termasuk bantuan dari BPBD dan Tagana sebagai antisipasi,” ungkap Ami @ad
