Tasikmalaya, Fokus9_ Potensi Ekonomi Kreatif Kota Tasikmalaya bukan pada minimnya atau ketiadaan kreatifitas. Namun, Belum tersedianya tata Kelola, kepastian hukum dan ekosistem yang mengubah kreatifitas menjadi produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja dan daya saing
Kota Tasikmalaya memiliki ekonomi kreatif seperti Bordir, Batik, Kelom Geulis, Payung Geulis, Anyaman bambu dan mendong. Begitu juga dengan kuliner khas, fesyen hingga kreator konten digital yang telah lama hidup dan tumbuh di tengah masyarakat

“Meski ekonomi kreatif telah memiliki basis nyata, ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya belum dikelola secara terpadu.” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H Rahmat Sutarman pada Usulan rancangan Perda tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif, Jumat (13/11/2026)
Menurutnya, Negara termasuk Pemda wajib hadir menciptakan iklim yang menumbuhkan potensi dan melindungi hasilnya. Terutama, bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta komunitas pewaris tradisi budaya lokal
“Tanpa kebijakan yang adaftif pelaku usaha lokal beresiko tertinggal dari pasar yang bergerak cepat ke platform digital.” ungkapnya
Rahmat Sutarman menyebut ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia. Basisnya adalah warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan rancangan Perda usul inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif menjadi rancangan Perda prakarsa DPRD. “Kuncinya bukan menciptakan kreativitas dari nol, tetapi membangun ekosistem agar kreativitas yang sudah ada dapat tumbuh.” imbuhnya
Selanjutnya, Perda bisa menjadi payung hukum penyelenggaraan ekonomi kreatif. Potensi ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya nantinya akan bertumpu pada program yang tidak terpisah. Sehingga, ada kepastian hukum bagi pelaku usaha, landasan bagi alokasi anggaran yang berkesinambungan dan adanya mekanisme pengukuran hasil
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Angga Yogaswara mengharapkan dapat melaksanakan secara konsisten jika sudah ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).
“Payung hukum menjadi dasar program anggaran dan kerjasama ekonomi kreatif lintas perangkat daerah dan terbentuknya satu basis data. Akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap pembiayaan pendampingan dan perlindungan kekayaan intelektual meningkat. Termasuk bertambahnya lapangan kerja, nilai tambah dan daya saing produk khas Kota Tasikmalaya serta terjaganya warisan budaya.” tutupnya @ ad












