Tasikmalaya, Fokus9.com_ Lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah Kota Tasikmalaya yang baru mencapai 62 persen menjadi sorotan. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Denny Romdony mencurigai hal tersebut saat rapat paripurna, Jumat (24/10/2025)
Realisasi belanja APBD Kota Tasikmalaya sampai dengan triwulan ketiga tahun ini menurutnya masih melambat. Rendahnya serapan tersebut menambah simpanan uang Pemda yang menganggur di Bank. Jadi jelas bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi
Dari sisi lain, Denny menduga ‘Parkirnya’ dana tersebut karena pola pembayaran belanja APBD Pemkot Tasikmalaya cenderung meningkat di akhir tahun. Namun melihat kenyataan bahwa untuk mengisi 125 jabatan kosong pun hingga saat ini Pemkot belum merealisasikannya
Padahal gebyar Hari Jadi Kota Tasikmalaya di Seluruh Kecamatan mendapat suntikan dari Bank BjB serta CSRnya. Meskipun hingga saat ini belum mendapat jawaban dari pihak Bank. Tapi anggaran untuk Pansus akhir tahun ini anggarannya minim padahal sangat urgen untuk masyarakat Kota Tasikmalaya
“Hingga saat ini setahu saya, belanja anggaran itu baru 62 persen. Sedangkan tahun ini tinggal tiga bulan lagi, apakah akan terserap?. Lalu kemana anggaran lainnya, apakah Pemkot benar-benar tidak punya uang hingga tidak mampu mengalokasikan salah satunya untuk tunjangan jabatan.” kata Denny Romdony saat memberikan interupsi
Ia menyebut belum mendapat gambaran pasti penjabaran penandatanganan perubahan APBD Kota Tasikmalaya antara Walikota dan pimpinan DPRD. Ia pun mengatakan untuk anggaran murni saja belum semua realisasi padahal sudah verifikasi
“Apakah mungkin ‘digolangkan’ dahulu oleh Pemkot, tapi tujuannya untuk apa?.” tandas Denny mempertanyakan serta mengusulkan Banggar DPRD melakukan tugas kunjungan ke BjB
Telusuri dan Kupas Tuntas Kemampuan Anggaran
Menanggapi sorotan Denny Romdony, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata mengatakan hal itu menjadi bahan kajian untuk menelusuri kebenarannya.
“Banggar akan mempertanyakan secara tegas kepada Walikota dan Sekda serta ke pihak Bank Jabar (BjB). Sebenarnya ada tidak isu ada endapan deposit yang tidak seharusnya ada. Mengupas tuntas juga kemampuan anggaran” tandas Hilman
Terkait 125 jabatan kosong di lingkungan Pemkot Tasikmalaya tambah Hilman menjadi attensi karena dalam prosesnya ada yang mendukung dan kecewa. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti dengan Komisi I DPRD
Sedangkan Pansus yang tidak melibatkan komisi itu, terang Hilman merupakan pilihan. Menyesuaikan dengan kemampuan angganan, mengingat ada pemotongan angggaran DPRD hingga 50 persen. Di Bamus terkait kemampuan kode ring untuk Pansus sisa Ranperda ini
DPRD mempertanyakan saat Bamus ke Kabag Keuangan, akhirnya pihaknya hanya mempunyai anggaran di Pansus murni. Terkait penyerapan keuangan global, pihaknya belum memiliki catatan
Tahun ini ada lima terlaksana dan Ranperda ini sisa. Kemampuan anggrannya masih belum memungkinkan tapi hari ini melakukan kajian lagi untuk hal lain (pendamping dan lainnya) sesuai kemampuan anggaran @ad
