Tasikmalaya, Fokus9.com_ Dampak alih fungsi lahan tidak hanya pada produktivitas pertanian, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi petani. Sebagian menjadi buruh tani dengan upah lebih rendah, sementara yang lain menganggur karena tidak memiliki keterampilan di luar pertanian
Meskipun memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan lahan pertanian, 13 ribu hektar lahan sawah di Kota Tasikmalaya terus menyusut
“Alih fungsi lahan relatif belum terkendali meskipun DPRD punya produk hukum terkait perlindungan terhadap petani dan lahan pertanian. Sejatinya Perda ini untuk kebaikan dan kesejahteraan para petani selaras dengan UUPA 1960.” Kata Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Rahmat Sutarman pada Peringatan Hari Tani Nasional di PPIK Kota Tasikmalaya, Rabu (24/9/2025)
Sedangkan perlindungan dan pemberdayaan petani terkait sarana prasarana, fasilitasi pemasaran terutama resistensi akibat serangan barang dari luar mendapat perhatian
Rahmat Sutarman menyebutkan Perda tentang ketahanan pangan, perda no 2/2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. “Serta Perda no 8/2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).” tuturnya
Menurutnya, dalam kontek Pertanian, ‘berkelanjutan’ memiliki makna ramah lingkungan/hijau dan industri pertanian (kaitan dengan Kota Tasikmalaya sebagai kota industri). Sehingga tujuannya mencapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. “Setidaknya memiliki vis mencapai kedaulatan pangan.” Pungkas Rahmat Sutarman
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya Ir. Ely Suminar, MP menyatakan petani merupakan pahlawan penyedia pangan. Pihaknya terus mendorong agar para petani terus melaksanakan menanam pangan dan menjadikannya ibadah
“Perlindungan LP2B menjadi kekuatan untuk memperjuangkan cita-cita reforma agraria. Dan sebagai daerah perkotaan kami melaksanakan produksi pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pangan.” ungkapnya @ad
