Tasikmalaya, Fokus9.com_ Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengharapkan DPC HIPKI mendorong Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dapat memiliki ijin dan MPSN. Pihaknya mencatat ada 54 LKP yang memiliki ijin dan juga MPSN dari 132 LKP di Kota Tasikmalaya.
“Dari 54 LKP tersebut hanya 14 LKP yang aktif dalam pengisian Dapodik. Dapodik ini merupakan syarat dasar mendapatkan bantuan dari pemerintah.” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Dr. H. Tedi Setiadi, M.Pd saat mengukuhkan kepengurusan DPC HIPKI Kota Tasikmalaya, Selasa (22/7/2025)
Menurutnya, banyak anak yang tidak sekolah dan juga lulusan yang ingin meningkatkan kompetensi salah satunya melalui LKP. Untuk itu, pihaknya membuka pintu serta membantu DPC HIPKI apabila mendapat kesulitan karena ada penilik-penilik kompeten di dinasnya
“Selain mendorong LKP untuk mendapat ijin dan MPSN, juga membuka LKP yang benar-benar menarik minat masyarakat.” tutur Tedi Setiadi yang juga Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (ASDA II) Setda Kota Tasikmalaya
Sementara, Ketua DPD HIPKI Jawa Barat Dr. Yudi Ferdiana Permana, SE, M.Si mengatakan bahwa HIPKI merupakan mitra dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, Disdik dapat membantu untuk memfasilitasi LKP dalam mendapat ijin operasional melalui kolaborasi dengan DPC HIPKI Kota Tasikmalaya
“Melalui kolaborasi ini setidaknya membantu mengurangi tingkat pengangguran. Karena HIPKI merupakan wadah dengan tugas untuk memberikan keakhlian (skill) di bidang masing-masing.” ujar Yudi Ferdiana
Ia menargetkan HIPKI Kota Tasikmalaya mengupdate data agar LKP dapat mengurus ijin ke DPMPTSP karena ijinnya harus OSS termasuk NIBnya. Termasuk bagaimana upaya dari pengurus HIPKI Kota Tasikmalaya ini dapat membangkitkan daya minat masyarakat terhadap kursus (LKP)
l Kontribusi HIPKI Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Peran HIPKI selaras dengan misi Walikota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkelanjutan. “Melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), kami telah memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.” ucap Ketua DPC Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Tasikmalaya periode 2025-2030 Kepler Sianturi
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan HIPKI melalui tim Vokasi Revitalisasi Daerah yang telah mengantongi Perwalkotnya.
HIPKI pun meminta data adanya sekira 7,1 ribu anak putus sekolah (APS) karena salah satu kesulitan HIPKI adalah mendapatkan siswa.
“Program Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Program Kecakapan Kerja (PKK) dari Kemendikbud membutuhkan siswa yang memiliki skill tertentu.” kata Kepler Sianturi yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya
Kesulitan lainnya adalah pengajuan perijinan khususnya dalam mendapatkan rekomendasi dinas terkait. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD
Terkait dengan Disnaker, sesuai SOP LKP selesai pelatihan, ada proses uji kompetensi, magang dan penyaluran. “Standarisasi LKP dalam melaksanakan pelatihannya.” tutup Kepler Sianturi @ad
