Tasikmalaya, Fokus9.com_Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Tasikmalaya bersama 203 lembaga mengadakan Public hearing pembahasan Ranperda RPJPD Kota Tasikmalaya 2025-2045, selasa (30/7/2024).
Pembahasan rancangan akhir Ranperda ini, membahas lampiran berkenaan dengan permasalahan-permasalahan Kota, gambaran umum dan kondisi daerah.
Lalu, isu strategis visi misi 20 tahun kedepan, untuk menjadi pedoman arah pembangunan dan arah kebijakan, termasuk didalamnya sasaran pokok.
“Hasil evaluasi diramu dengan kondisi eksisting gambaran ekonomi makro dan indikator pembangunan lainnya,” kata Ketua Pansus Pembahas RPJPD 2025-2045 Andi Warsandi
Pihaknya bersama Bappelitbangda melakukan pembahasan dan mengeksplorasi konten 8 pasal Ranperdanya yang mengatur bagaimana memuat isi, maksud dan tujuan. “Untuk selanjutnya ada pembahasan jika ada hal yang bersifat substantif yang masuk arah pembangunan dan arah kebijakan,” tuturnya.
Andi Warsandi menyebutkan ada delapan (8) isu strategis yang menjadi pedoman arah kebijakan tahap 1 (2024-2029) sampai tahap 4 (2040-2045).
- SDM religius, berkualitas dan berkarakter
- Perekonomian tangguh dan berdaya saing
- Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaftif
- Kemananan, ketertiban umum dan peningkatan kualitas demokrasi
- Penataan ulang daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Infrastruktur perkotaan yang merata dan berkualitas
- Sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas dan inklusif
- Pembangunan yang berkelanjutan
“Hal tersebut merupakan pedoman dalam visi misi arah pembangunan dan kebijakan dengan memperhitungkan indikator-indikatornya,” ujar Andi warsandi
Dia menambahkan, RPJPD 2025-2045 ini, menjadi pedoman untuk Walikota periode 2024-2029 dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jadi, selama lima tahun memimpin, RPJMDnya mengacu pada RPJPD 2025-2045 tahap pertama.
Selanjutnya, Bappelitbangda membantu RPJMD Teknokratik dengan menyajikan data, serta indikatornya. Selanjutnya, Walikota melakukan penyelarasan dengan pandangan politis strategis dari koalisi, sehingga menjadi isu strategis kepala daerah @ad